Linimedia.id-BANDA ACEH – Dalam upaya memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan, Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, menekankan pentingnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh untuk bergerak cepat dalam mengejar target realisasi seluruh proyek pembangunan pada tahun anggaran 2026. Desakan ini disampaikan mengingat tersisa sekitar dua bulan waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius agar semua program yang telah direncanakan tidak hanya menjadi catatan di atas kertas. Kita harus memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sesuai jadwal, dengan tetap memperhatikan kualitas dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Ismawardi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk mempercepat realisasi tanpa mengorbankan mutu pekerjaan. “Waktu kita sudah semakin terbatas. Saya meminta Dinas PUPR benar-benar mengejar target yang telah direncanakan. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas hasil pembangunan,” tegasnya.
Ismawardi juga menambahkan bahwa realisasi pembangunan memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya soal penyerapan anggaran pemerintah, tetapi juga pergerakan ekonomi masyarakat. Ketika proyek konstruksi berjalan, berbagai sektor usaha terlibat, mulai dari tenaga kerja, pemasok material, hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokasi proyek.
Keterlambatan dalam pelaksanaan proyek dapat berpotensi menahan perputaran uang di tengah masyarakat, yang mana pembangunan yang terealisasi secara tepat waktu dan berkualitas dapat membuka peluang ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi warga kota.
Oleh karena itu, Ismawardi meminta Dinas PUPR untuk segera mengidentifikasi sejumlah pekerjaan yang belum berjalan optimal, mengevaluasi kendala yang ada di lapangan, dan mengambil langkah konkret untuk memastikan target akhir tahun dapat tercapai.
“Sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus menjamin hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya. “Pembangunan ini harus memberi manfaat bagi warga. Anggaran yang direncanakan harus diwujudkan menjadi pekerjaan nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan dan perputaran ekonomi di masyarakat ikut bergerak,” pungkasnya.
[Red]
