“Untuk persiapan pembayaran GTM (gaji dan tunjangan melekat) Agustus nanti, seluruh satuan kerja di Indonesia direncanakan sudah menggunakan platform ini. Jika proses pembayaran berjalan mulus dan sepenuhnya berbasis interkoneksi, maka itu akan menjadi tonggak penting keberhasilan transformasi pengelolaan belanja pegawai di Kementerian Agama,” ujarnya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ahmad menjelaskan, penerapan PPP merupakan bagian dari agenda integrasi data yang telah dijalankan sejak 2024. Upaya tersebut difokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketidaksesuaian data yang selama ini berdampak pada penyusunan anggaran dan pembayaran hak pegawai.
Seiring berjalannya proses integrasi, kualitas data kepegawaian dinilai semakin meningkat. Selain itu, pengelolaan pembayaran yang sebelumnya tersebar di ribuan satuan kerja kini dipusatkan pada level provinsi untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan.
“Melalui integrasi dan interkoneksi ini, kualitas data kepegawaian menjadi semakin baik. Dampaknya tidak hanya pada proses pembayaran gaji, tetapi juga pada perencanaan anggaran yang lebih akurat dan penguatan tata kelola SDM,” katanya.
Transformasi tersebut menjadi penting mengingat Kementerian Agama mengelola salah satu organisasi birokrasi terbesar di Indonesia. Data Kemenag menunjukkan jumlah pegawai telah melampaui 361 ribu orang yang tersebar pada lebih dari 3.000 satuan kerja.
Kepala Biro SDM Kementerian Agama Muhammad Zain menilai sistem terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengelolaan data dan pembayaran pegawai berjalan lebih efektif.
