Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRKParlemen

Ketua DPRK Banda Aceh Dorong KWT Manfaatkan Lahan Pertanian yang Produktif

×

Ketua DPRK Banda Aceh Dorong KWT Manfaatkan Lahan Pertanian yang Produktif

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar berbicara pada pembukaan pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT), di Hotel Seventeen, Setui, Banda Aceh, Selasa (28/11/2023).
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar berbicara pada pembukaan pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT), di Hotel Seventeen, Setui, Banda Aceh, Selasa (28/11/2023).

Lm-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar menghadiri pembukaan pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Hotel Seventeen, Setui, Banda Aceh, Selasa (28/11/2023).

Pelatihan tersebut diikuti 25 ibu-bu yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani, yakni KWT Banna Tani dari Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam yang dilaksanakan oleh Serikat Inong Aceh (SeIA).

Baca Juga :  Mewaspadai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

Dalam kesempatan itu, Farid mengatakan bahwa dirinya menginisiasi kegiatan tersebut agar para ibu-ibu dapat meng-upgrade kapasitas atau skill terkait pertanian atau budidaya tanaman yang berdampak bagi ekonomi keluarga.

Menurut Farid, di tengah keterbatasan lahan pertanian di kota, para ibu-ibu dapat memanfaatkan lahan kecil di sekitar perkarangan rumahnya untuk dijadikan lahan produktif dengan berbagai tanamannya yang dapat diolah untuk kebutuhan internal maupun konsumtif.

Baca Juga :  DPR RI Setujui Kewarganegaraan Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On

“Terbatasnya lahan di kota bukan jadi halangan, namun ibu-ibu perlu berkreativitas dan produktif agar sektor pertanian di kota pun dapat tumbuh,” ujarnya.

Ketua DPD PKS Banda Aceh ini juga mengatakan, KWT merupakan wadah bagi ibu-ibu untuk mengelola dan mengekspresikan kreatifitas di bidang pertanian serta sarana memperoleh pengetahuan dan wawasan bagi anggota kelompok.

Baca Juga :  Farid Nyak Umar Ajak Ibu Majelis Taklim Tangkal Pengaruh LGBT

Farid juga mendorong para peserta pelatihan agar dapat meningkatkan pengetahuan tidak hanya fokus pada aspek budidaya saja, tapi juga penanganan pasca panen dan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai jual suatu produk yang memiliki value added (nilai tambah).

“Kita berharap setelah panen, ibu-ibu bisa mengolah hasil panen sayuran tersebut menjadi rendang sayuran, ataupun dapat diolah menjadi syrup dalam kemasan standar yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” papar Farid.

Baca Juga :  Komisi III DPRA Dorong Optimalisasi Manfaat PLTU Nagan Raya untuk Pendapatan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh

Oleh karena itu, tambah Farid, KWT Banna Tani ini juga harus menjadi pioner penggerak bagi kelompok tani yang ada di gampong-gampong kota Banda Aceh. Karena KWT ini memiliki peran sebagai kelas belajar, wahana kerjasama antar anggota KWT, serta unit produksi.

“Saya mengapresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini, khususnya para ibu-ibu KWT yang bersungguh-sungguh menggali ilmu tentang pertanian yang nanti dapat diterapkan dan memberi pengaruh positif terhadap pembangunan kota Banda Aceh,” tutur Farid.

Baca Juga :  Kadiskopukmdag Sebut 60 koperasi di Banda Aceh sudah beralih ke sistem syariah

Pelatihan KWT dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DP2KP), Samsul Bahri. Turut hadir Sekwan DPRK Banda Aceh Tarmizi, Kabag Umum dan Keuangan Muslim, Kabag Hukum Humas dan Persidangan, Yusnardi dan Kabag Penganggaran dan Pengawasan, Maulidar, serta Ketua KWT Banna Tani, Noor Azlinda Aldani.(Adv)

DPRK

Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mendesak agar perubahan APBK 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi berfungsi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

DPRK

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengusulkan alokasi anggaran yang tepat untuk APBK 2026, menekankan pada sektor vital dan evaluasi program yang tidak efektif.

DPRK

Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terkait Raqan ABPK 2026, mendesak optimalisasi anggaran untuk pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan.

DPRK

Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh mengemukakan pandangan soal Raqan Perubahan APBK 2026, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

DPRK

Fraksi Nasdem DPRK Banda Aceh sampaikan pandangan tentang Raqan APBK 2026, menekankan pelayanan publik yang berkualitas dan anggaran berbasis kesejahteraan.