Linimedia.id – Ketua Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, menegaskan Banda Aceh harus bersih dari berbagai bentuk maksiat. Menurutnya, upaya mewujudkan kota yang religius tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap langkah Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang terus memperkuat penegakan Syariat Islam melalui pengawasan, penertiban, hingga pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Banda Aceh harus menjadi kota zero maksiat. Pemerintah sudah bekerja melalui pengawasan, penertiban, dan pembinaan. Kini saatnya seluruh masyarakat ikut mengambil peran menjaga lingkungan dan generasi muda dari berbagai bentuk pelanggaran syariat,” ujar Muhammad Arifin.
Ia menilai, komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh menjaga marwah Serambi Mekkah sudah terlihat melalui penguatan peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, peningkatan pengawasan di ruang-ruang publik, serta berbagai langkah pembinaan agar masyarakat semakin patuh terhadap qanun Syariat Islam.
Menurut Arifin, keberhasilan penegakan syariat tidak diukur dari banyaknya pelanggaran yang berhasil ditindak, melainkan dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, peran keluarga, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga dunia pendidikan sangat dibutuhkan dalam membangun lingkungan yang sehat dan religius.
Ia optimistis Banda Aceh mampu menjadi contoh pelaksanaan Syariat Islam di Aceh apabila seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga identitas kota.
“Kami yakin Banda Aceh dapat menjadi model penegakan Syariat Islam di Aceh. Jika pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga bersatu dalam semangat yang sama, maka Banda Aceh akan menjadi kota yang aman, islami, bermartabat, dan membanggakan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Muhammad Arifin mengajak masyarakat menjadikan penegakan Syariat Islam sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, menjaga Banda Aceh dari berbagai bentuk kemaksiatan merupakan ikhtiar untuk melindungi generasi muda sekaligus mempertahankan jati diri Banda Aceh sebagai Kota Madani dan Serambi Mekkah.
“Menjaga Banda Aceh dari maksiat bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama demi masa depan generasi yang lebih baik dan kota yang semakin diberkahi,” tutupnya.[***]
