Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRKParlemen

Warga Gampong Mulia Keluhkan Persoalan Air Bersih Saat Reses Ketua DPRK

×

Warga Gampong Mulia Keluhkan Persoalan Air Bersih Saat Reses Ketua DPRK

Sebarkan artikel ini

LM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar menerima keluhan warga Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam terkait persoalan pasokan air bersih yang sering tersendat ke daerah itu.

Keluhan tersebut diterima Farid Nyak Umar saat melakukan reses III masa persidangan ke I Tahun Anggaran 2023-2024 yang berlangsung di Aula Komplek Mesjid Al-Anshar Gampong Mulia, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga :  Ketua DPRK Sebut Festival Qur'ani Ikhtiar Siapkan Generasi Qur'ani di Banda Aceh

Seperti diutarakan seorang Ulee Jurong (kadus), Amir Hamzah persoalan yang paling sering dialami warga gampong Mulia saat ini berkaitan dengan air bersih yang distribusinya tidak lancar, dimana kata dia warga harus menunggu air bersih sampai larut malam.

Karena itu kata Amir Hamzah momentum reses ini ia menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ketua DPRK untuk disampaikan kepada Pemko Banda Aceh khusnya pihak Perumdam Tirta Daroy.

Baca Juga :  Ketua DPRK Banda Aceh: Pelantikan Illiza-Afdhal Digelar Rabu 12 Februari

“Kami senang sekali bisa bertemu hari ini dan menyampaikan langsung persoalan ini kepada Pak Ketua DPRK, mungkin aspirasi kami ini bisa bapak sampaikan pihak terkait untuk ditindalanjuti,” kata Amir Hamzah.

Hal serupa juga disampaikan Muhammad Ridha, persoalan air bersih ini hampir menyeluruh dirasakan masyarakat Gampong Mulia, belakangan suplai air Perumdam Tirta Daroy sering macet sehingga menganggu aktivitas hari-hari masyarakat setempat.

Baca Juga :  Musriadi Aswad Minta Disdikbud Masukkan Materi Anti Narkoba ke Semua Jenjang Pendidikan

“Karena sering macet sehingga terpaksa mengunakan air tanah (sumur) untuk kebutuhan sehari-hari karenanya kami meminta Pak Farid untuk menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah agar segera menuntaskan persoalan kami ini,” tutur Muhammad Ridha.

Lebih lanjut Muhamad Ridha menyampaikan keluhannya terkait beberapa saluran drainase yang belum memiliki penutup di daerah itu yang sangat membahayakan penguna jalan.

Baca Juga :  Dinkes Kejar Target Imunisasi Polio

Sementara Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar menyampaikan air bersih merupakan persoalan krusial yang belum sepenuhnya tuntas di Kota Banda Aceh, bahkan kata Farid dirinya bersama Perumdam Tirta Daroy dan dinas terkait sering turun ke lapangan untuk mengecek langsung jaringan instalasi pemipaan yang bermasalah.

Selama ini memang pihak Perumdam Tirta Daroy ketika dirinya menyampaikan keluhan warga, langsung direspon dengan pengecekan ke lapangan.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRK Dorong Pemko Tingkatkan Upaya Penurunan Angka Stunting

“Tentu kami di DPRK terus mendorong Pemko Banda Aceh melalui Perumdam Tirta Daroy untuk membenahi persoalan air bersih secara komprehensif, terutama distribusi air yang belum bisa diakses 24 jam.

Kami juga meminta beberapa kawasan yang jaringan pemipaannya bermasalah untuk dapat segera dibenahi,” tutur Farid yang juga Ketua DPD PKS Banda Aceh.[Adv]

DPRK

Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mendesak agar perubahan APBK 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi berfungsi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

DPRK

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengusulkan alokasi anggaran yang tepat untuk APBK 2026, menekankan pada sektor vital dan evaluasi program yang tidak efektif.

DPRK

Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terkait Raqan ABPK 2026, mendesak optimalisasi anggaran untuk pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan.

DPRK

Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh mengemukakan pandangan soal Raqan Perubahan APBK 2026, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

DPRK

Fraksi Nasdem DPRK Banda Aceh sampaikan pandangan tentang Raqan APBK 2026, menekankan pelayanan publik yang berkualitas dan anggaran berbasis kesejahteraan.