Linimedia.id – Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta pemerintah pusat memastikan cadangan gas alam raksasa di Wilayah Kerja (WK) South Andaman tidak langsung dialirkan ke Pulau Jawa melalui jaringan pipa. Menurutnya, gas tersebut harus lebih dahulu diolah di Aceh agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Tuanku Muhammad menegaskan, penemuan cadangan gas di South Andaman merupakan peluang besar yang tidak boleh kembali membuat Aceh hanya menjadi daerah penghasil tanpa menikmati nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri.
“Jangan sampai Aceh kembali hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Gas Andaman harus lebih dulu mendarat di Aceh, diolah di Aceh, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh. Setelah kebutuhan daerah dan pengembangan industri terpenuhi, barulah dipertimbangkan untuk disalurkan ke wilayah lain,” ujar Tuanku Muhammad di Banda Aceh, Selasa (2/6/2026).
Anggota DPRK Banda Aceh itu menilai temuan gas oleh Mubadala Energy melalui sumur Layaran-1 dan Tangkulo-1 harus menjadi titik awal kebangkitan industri Aceh. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar potensi energi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan, Aceh pernah memiliki sumber daya energi berskala dunia, namun manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Karena itu, kesalahan serupa tidak boleh kembali terulang dalam pengelolaan gas Andaman.
“Rakyat Aceh tentu tidak ingin mengulangi pengalaman masa lalu. Kita pernah memiliki sumber daya energi yang besar, tetapi manfaatnya belum maksimal dirasakan masyarakat. Kali ini pemerintah harus memastikan gas Andaman benar-benar menjadi penggerak industrialisasi Aceh,” katanya.
Menurut Tuanku Muhammad, pemerintah bersama SKK Migas perlu segera menyiapkan infrastruktur hilirisasi, mulai dari fasilitas penerimaan gas di darat, jaringan distribusi domestik, pembangkit listrik berbasis gas, kawasan industri petrokimia, industri pupuk, hingga pengembangan LNG di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Ia meyakini, apabila gas diproses lebih dahulu di Aceh, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan jika langsung dialirkan ke luar daerah.
“Kalau gas langsung dikirim melalui pipa ke Jawa, nilai tambah terbesar akan dinikmati daerah lain. Sebaliknya, bila diolah di Aceh, lapangan kerja terbuka, industri tumbuh, investasi masuk, dan pendapatan masyarakat ikut meningkat. Ini yang harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Tuanku Muhammad juga menilai Aceh memiliki modal kuat untuk menjadi pusat energi di kawasan barat Indonesia. Selain memiliki cadangan gas yang besar, Aceh telah memiliki pengalaman panjang melalui industri LNG Arun serta didukung posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional.
Karena itu, ia mengajak Pemerintah Aceh, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, hingga seluruh elemen masyarakat bersatu mengawal kebijakan pemanfaatan gas Andaman agar benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
Menurutnya, perjuangan tersebut bukan semata persoalan energi, tetapi menyangkut masa depan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
“Gas Andaman harus menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi Aceh. Kami menolak jika gas tersebut hanya melintas dari laut Aceh untuk kemudian langsung mengalir ke Jawa tanpa memberikan manfaat maksimal bagi daerah penghasil,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tuanku Muhammad menyatakan mendukung penuh langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang meminta agar gas dari WK South Andaman diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, sebelum didistribusikan ke wilayah lain.
“Langkah yang diperjuangkan Pak Gubernur sudah tepat. Hilirisasi di KEK Arun harus menjadi prioritas sehingga Aceh benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang dimilikinya,” pungkasnya.[***]
