LM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi meresmikan pengoperasian dua bandara di tanah Papua, yaitu Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kedua bandara ini diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas di wilayah Papua yang selama ini sulit dijangkau.
Dalam sambutannya di Bandara Siboru, Fakfak, Presiden Jokowi menyoroti tantangan aksesibilitas di tanah Papua yang seringkali memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk sampai ke suatu daerah. Dia menyatakan bahwa pembangunan dua bandara ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan konektivitas di Papua.
“Kita tahu akses di Papua ini tidak mudah, akses di tanah Papua ini tidak mudah. Masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau, aksesnya sulit, perlu waktu berjam-jam bahkan ada yang sampai berhari-hari untuk sampai ke suatu daerah,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menekankan bahwa fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan di tanah Papua. Dengan meresmikan Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure, Presiden berharap dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang, serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan usaha di wilayah tersebut.
“Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure yang kita resmikan pada hari ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, meningkatkan mobilitas orang, meningkatkan mobilitas barang, dan membuka banyak peluang untuk memicu tumbuhnya ekonomi-ekonomi baru dan usaha-usaha baru,” ujarnya.
Bandara Siboru diharapkan menjadi jembatan udara yang menghubungkan Fakfak dengan berbagai daerah lain di Papua Barat, seperti Sorong, Timika, Kaimana, Amahai, Babo, Dobo, dan Bintuni. Sementara Bandara Douw Aturure akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.
Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memaksimalkan keberadaan bandara tersebut dengan memperkenalkan potensi yang ada di wilayah Papua. Salah satu upayanya adalah dengan mempromosikan destinasi wisata guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Papua.
“Saya minta pemerintah daerah, masyarakat bisa memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya, memanfaatkan akses yang semakin terbuka untuk memperkenalkan potensi-potensi yang ada di daerah kita ini, memperkenalkan destinasi-destinasi wisata yang ada, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua,” tandasnya.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, turut memberikan keterangan bahwa Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure adalah hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembangunan, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan terminal, runway, dan fasilitas lainnya.
“Pemerintah daerah telah menyediakan lahannya kepada pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat yang melakukan pembangunan baik terminal, runway dan fasilitas lainnya,” ujar Menhub.
Proses pembangunan Bandara Siboru dimulai pada tahun 2020 dan berlanjut hingga tahun 2023, sementara Bandara Douw Aturure dibangun dari tahun 2020 hingga 2022.
Pembangunan Maritim sebagai Langkah Kompleks Presiden Jokowi untuk Kelola Potensi Laut
Selain meresmikan dua bandara di Papua, Presiden Jokowi juga menyoroti pembangunan maritim saat meresmikan Kampung Nelayan Modern di Desa Samber dan Binyeri, Biak Numfor, Papua, pada tanggal yang sama.
Presiden menyatakan bahwa pembangunan maritim merupakan upaya kompleks dalam mengelola sumber daya dan potensi laut yang dimiliki Indonesia. Dia menekankan bahwa sumber daya alam laut tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan, melainkan juga mencakup aspek seperti terumbu karang, biota laut, gas, dan minyak yang terdapat di dasar laut.
“Pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam—laut kita ini kan bukan hanya urusan ikan,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa banyak potensi yang harus dikelola secara bijaksana dalam konteks kelautan dan kemaritiman. Misalnya, potensi besar dari budi daya rumput laut di seluruh pesisir Indonesia yang dapat menjadi peluang ekonomi yang signifikan.
“Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan gede sekali, belum nanti budi daya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki itu juga sebuah potensi yang besar,” sambungnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam laut yang efektif memerlukan tata kelola yang baik, termasuk peningkatan kemampuan nelayan dan implementasi tata kelola modern dalam pengelolaan kekayaan alam laut Indonesia, khususnya rumput laut.
“Sehingga bisa masuk ke supply chain nasional, bisa masuk ke supply chain global,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan tanggapan mengenai potensi hasil laut di Kabupaten Biak Numfor. Dia menilai bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan harga jual hasil laut, diperlukan pembangunan infrastruktur logistik yang dapat menyalurkan produk laut langsung ke pasar global.
“Sehingga yang diminta oleh bupati ada penerbangan langsung misalnya ke Jepang, ada penerbangan langsung ke Amerika, ada penerbangan langsung (ke) China, yang itu adalah pasar-pasar tuna Indonesia, tidak usah lewat tangan kedua, tangan ketiga,” jelasnya.
Presiden menegaskan bahwa dengan adanya penerbangan langsung kargo, harga jual hasil laut dapat diperbaiki dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat. Oleh karena itu, ia berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk dijadikan langkah nyata.
“Saya nanti akan sampaikan ke Menteri Perhubungan, Menteri BUMN agar ada penerbangan langsung kargo untuk urusan ikan tuna dengan jumlah sesuai dengan kapasitas di Biak dan sekitarnya,” tandasnya.
Meresmikannya dua bandara di Papua dan menyoroti pembangunan maritim sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola potensi laut Indonesia, diharapkan akan membawa dampak positif pada konektivitas dan ekonomi Papua.
Dengan adanya Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure, diharapkan aksesibilitas antar-daerah di Papua Barat dan Papua Tengah akan meningkat signifikan. Daerah yang sebelumnya sulit dijangkau akan menjadi lebih terhubung, memungkinkan mobilitas orang dan barang menjadi lebih efisien.
Peningkatan konektivitas ini diharapkan juga akan membuka banyak peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan bandara sebagai sarana transportasi yang lebih baik, pelaku usaha di Papua dapat lebih mudah mengakses pasar-pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.
Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan bandara oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mempromosikan potensi dan destinasi wisata Papua. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan akan memberikan dorongan positif pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyoroti kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure. Dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembangunan, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab atas pembangunan terminal, runway, dan fasilitas lainnya.
Kolaborasi ini mencerminkan upaya bersama untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah yang membutuhkan. Pembangunan dua bandara ini menjadi contoh nyata bahwa ketika pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.
Proses pembangunan yang dimulai pada tahun 2020 dan berlanjut hingga 2023 untuk Bandara Siboru, serta tahun 2020 hingga 2022 untuk Bandara Douw Aturure, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki konektivitas dan infrastruktur transportasi di Papua.
Sementara itu, fokus Presiden Jokowi pada pembangunan maritim menunjukkan kesadaran akan potensi besar yang dimiliki Indonesia di sektor kelautan dan kemaritiman. Pengelolaan sumber daya alam laut yang bijaksana dan berkelanjutan menjadi kunci dalam memanfaatkan kekayaan laut yang melimpah.
Pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam laut diakui oleh Presiden. Peningkatan kemampuan nelayan dan implementasi tata kelola modern diharapkan dapat membuka pintu bagi lebih banyak peluang ekonomi, termasuk melalui budi daya rumput laut.
Presiden juga menyoroti potensi hasil laut di Kabupaten Biak Numfor dan menyebutkan perlunya pembangunan infrastruktur logistik untuk menyalurkan produk laut langsung ke pasar global. Permintaan untuk penerbangan kargo langsung ke pasar internasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan harga jual hasil laut dan kesejahteraan nelayan.[red]
